Sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Penanganan Permasalahan Hukum Pengadaan di Kabupaten Seruyan Tahun 2017 

Beberapa hal penting yang perlu saya ingatkan kepada semua peserta, dalam hal ini pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan pada masing-Masing SKPD, Yaitu :

  1. Kegiatan sosialisasi ini sangat strategis dilaksanakan dan diikuti sampai selesai, karena berhubungan dengan proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Seruyan yang selalu mengalami keterlambatan baik dalam penyusunan sampai dengan penetapan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun penetapan pengguna anggaran SKPD.
  2. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah mengalami beberapa kali perubahan merupakan upaya pemerintahan untuk menciptakan sistem yang Transparan, Bersih, Sehat, Efektif, Efisien, Profesional dan Akuntabel. Proses perubahan yang terus mengalami Inovasi termasuk didalamnya pelaksanaan Lelang Cepat, Pelaksanaan lelang mendahului Tahun Anggaran Sampai dengan penggunaan E-Katalog perlu Saudara-saudara pahami, yang tentunya bermuara pada percepatan penyerapan anggaran.
  3. Dari kegiatan ini juga diharapkan  dapat memberikan gambaran serta membuka wawasan peserta sosialisasi untuk dapat menjadi penyelenggara kegiatan pengadaan barang / jasa yang profesional
  4. Anggapan penyelenggaraan pemerintahan yang saat ini selalu dibayangi rasa kekhawatiran akan sanksi hukum dan keraguan dalam pelaksanaan kegiatan karena tidak adanya mentoring untuk mengasumsikan suatu peraturan,diharapkan melalui sosialisasi ini dapat menjadi pencerahan dan mendapatkan kepastian hukum khususnya dalam bidang pengadaan barang / jasa. Karena itu saya minta ikuti kegiatan sosialisasi nanti dengan serius serta tanyakan sedetail mungkin apa yang saudara belum pahami. sekali lagi saya ingatkan, kemajuan dan keberhasilan pembangunan kabupaten seruyan ada pada profesionalitas kerja yang saudara lakukan. mari kita budayakan motto kerja : "Bekerja Cerdas, Bekerja Ikhlas dan Bekerja Tuntas".

Permasalahan dan pertimbangan : 

  1. Bahwa berdasarkan evaluasi selama dua ahun terakhir kecenderungan pelaksanaan lelang pengadaan Barang / Jasa selalu mengalami keterlambatan;
  2. Bahwa salah satu permasalahan mendasar adalah keraguan para pihak yang terkait dengan pengadaan Barang / Jasa dilingkup SKPD (PA/PPK/PPTK), terutama ketika menyusun rencana,pemaketan dan penayangan RUP pada Portal Nasional Pengadaan; 
  3. Bahwa permasalahan tersebut timbul dimungkinkan akibat kurangnya pemahaman terhadap berbagai hal terkait ketentuan peraturan perundang-undang tentang pengadaan barang / jasa serta permasalahan hukum pengadaan;
  4. Bahwa disamping faktor internal juga tidak terlepas dari pengaruh eksternal yang menjadi kendala bagi SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran belanja pengadaan barang / jasa
  5. Bahwa akibat tarik ulur dan berbagai kepentingan pihak tertentu membuat SKPD menjadi gamang / ragu dalam menentukan sikap dalam menyusun anggaran dan rencana belanja pengadaan barang / jasa
  6. Bahwa kabupaten seruyan dalam penyusunan anggaran belum menggunakan system e-badgeting, sehingga dalam proses penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sangat berpengaruh terhadap percepatan proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
  7. Bahwa ancaman hukuman atas tindak pidana korupsi (tipikor) menjadi momok bagi para pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa di daerah, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sangat berhati - hati
  8. Bahwa dalam rangka penyegaran, meningkatkan pemahaman, mengurangi keraguan dan tekanan psikologis dalam melaksanakan kegiatan di SKPD, terutama dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa paket strategis (skala besar), perlu dilakukan upaya pembinaan terhadap para pejabat pengadaan (PA/PPK/PP/PPTK) melalui Sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah serta permasalahan hukum pengadaan.

Dari hasil kesimpulan Sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Penanganan Permasalahan Hukum Pengadaan di Kabupaten Seruyan Tahun 2017

  1. Manajemen Pengadaan Barang / Jasa (E-Katalog dan Lelang Cepat)
  2. Manajemen Pengadaan Barang / Jasa (Mitigasi resiko Pengadaan Barang / Jasa)
  3. Rancangan Revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
  4. Pengadaan mendahului tahun anggaran

 

Statistik Pengunjung

501247
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu Lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total
173
316
768
498013
4053
8566
501247
IP: 54.234.255.29
2017-12-12 19:12