Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan Tahun 2017 di Yogyakarta

Seruyan - Bagian Pengadaan Barang/Jasa Atau Unit Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Seruyan, pada hari Rabu, 06 September 2017  di undang Dalam Rangka rapat koordinasi Unit Layanan Pengadaan Tahun 2017 di Yogyakarta yaitu optimalisasi kinerja dan independensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah daerah maka perlu dibentuk organisasi pengadaan yang permanen struktural sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dari hasil rapat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

  1. Perpres 54/2010 akan segera diganti dengan perpres baru dan dalam draf Perpres yang baru tersebut, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan fungsi yang diperluas, yaitu : pembinaan PBJP Pelaksanaan PBJP dan pengelolaan Sistem Informasi PBJP.
  2. LKPP sedang berusaha untuk menjadi Center of Excellence Pengadaan barang jasa di tingkat nasional. Sedangkan di tingkat daerah, ULP di setiap pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi CoE yang merupakan kumpulan kompetensi SDM untuk mengisi Organisasi tersebut.
  3. LKPP mendorong kelembagaan UKPBJ yang permanen dan struktural dan diisi dengan PBJ penuh waktu agar bisa mandiri/independen sehingga tidak muda dipengaruhi /diintervensi oleh pemangku kepentingan lain. Hal tersebut juga sejalan dengan KPK yang telah melakukan kajian dalam hal pengadaan barang/jasa yang menemukan tingginya tingkat korupsi apabila personil ULP tidak tetap dan berasal dari satker yang berbeda-beda.
  4. Menurut Kementrian Dalam Negeri dalam rancangan Revisi Permendagri 99/2014 UKPBJ di tingkat Provinsi akan berbentuk Biro/Bagian dan UKPBJ di tingkat kabupaten/Kota akan berbentuk Bagian/Sub-Bagian. Hal ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah masing-masing pemerintah daerah (Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota).
  5. Bentuk dan besaran kelembagaan UKPBJ yang ideal di Pemerintah daerah bervariasi berdasarkan fungsi, beban kerja PBJ dan variable lainnya yang akan diatur dalam Revisi Permendagri 99/2014.

Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan Tahun 2017 di Yogyakarta yaitu pengembangan ULP sebagai pusat keunggulan (Center of Excellent/Coe) sudah mulai dipraktekkan di beberapa ULP percontohan kerjasama LKPP dan MCA Indonesia. (admin)

 

 

 

 

Statistik Pengunjung

483863
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu Lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total
141
481
1296
480644
4852
9356
483863
IP: 54.157.81.13
2017-10-18 08:40